pranabipta

Tai, Tanah dan Manusia

2006-05-19T15:26:00.000-07:00

Oleh Barid Hardiyanto

Pluk, aaaaaahhhhhhh!
Alkisah ada sekelereng kecil tai kambing yang jatuh menggelinding dari peraduannya -tepatnya dipantat seekor kambing. “Untung struktur tubuhku lentur,” ujarnya. Sayang, sejurus kemudian sang kambing, “induknya” menginjak dirinya hingga lepes.
Pessssss
Sejurus kemudian bersama, teman-temannya yang senasib merasakan betapa tersia-sianya mereka. “Aduh!” keluh mereka serentak. Tapi keluhan tersebut berganti rasa senang karena akhirnya dengan kaki si kambing mereka dapat dipersatukan. Menjadi persatuan perkumpulan tai kambing. Sayangnya, tidak semua dapat terbawa oleh kaki kambing yang kecil.
Cerita berlanjut…..
Perkumpulan tai kambing tersebut kemudian terbawa ke sana kemari oleh si kambing. Tentu, kau tak usah bertanya penyebabnya. Singkatnya, si kambing berkelana ke sana ke mari mencari makanan rumput. Hingga sebagian darinya dalam perjalanan tersebut kembali tercerai berai. Sekelereng diantaranya masih terbawa, tentu saja oleh si kambing.
Perjalanan kambing, kali ini cukup memakan waktu. Karena rumput disekitarnya telah kering sebab tanah sudah tak lagi subur. Hingga akhirnya, si kambing menemukan tempat yang cukup nyaman untuk makan rumput, tepatnya di sekitar sawah Pak Arto Alit. Di sawah itulah, si kambing berkeliaran. Hingga tanpa terasa, ia telah melemparkan sang tai ke tanah di dekat pematang sawah.
***
“Hallo tanah,” ujar tai.
“Hallo juga,” jawab tanah.
“Bolehkah kita bersahabat”, kata tai mengajak tanah untuk bersahabat
“Dengan senang hati,” jawab tanah.
Tak lama kemudian….
Mereka saling bersenda gurau, berguling bersama, bertukar pengalaman tentang kehidupan mereka. Si tanah bertutur tentang keadaan dirinya yang sudah tidak lagi gembur karena pupuk kimia yang terus dijejalkan Pak Arto Alit. “Lama kelamaan, tubuhku kering karena dipaksa bergaul dengan pupuk buatan pabrik,” katanya menyesali diri. Akibatnya, si tanah setiap hari mendapat umpatan dari Pak Arto Alit karena ia sudah tidak dapat lagi berproduksi dengan baik. Dan sebagai sanksinya, tanah kembali dijejali pupuk. Terus, begitu terus berlangsung hingga si tanah akhirnya bertemu dengan tai.
Mendengar keluh kesah dari tanah, tai menjadi terharu dan menangis tersedu-sedu. Tangisan tersebut tanpa sengaja justru membuat mereka berdua “bersetubuh”, hingga menjadi satu.
Di lain tempat berdekatan dengan kedua insan tersebut, tai kambing dan tanah lainnya juga saling bersahabat, bertukar pengalaman dan keluhan. Si tai, tentu juga turut menceritakan deritanya. Dan yang paling parah, adalah anggapan terhadapnya sebagai biang kotor dan penyakit.
Lama, perkawanan dan persetubuhan tersebut terus berlangsung. Si kambing sudah berulang kali datang ke sawah tersebut dan membawa (tanpa sengaja) tai-tai lainnya. Dan seperti yang sudah-sudah. Tai, tanah dan uraian air mata mereka terus menyatu, bersetubuh. Perkawanan sesama tersia-sia membuat mereka bersemangat bangkit dari hidupnya. “Mari bersama, merubah nasib kita. Bukankah Tuhan kita juga menyeru demikian,” ujar tai mengingatkan pada Sang Pencipta. Si tanah, sepakat dengan keinginan tersebut. Mereka berdua kemudian mengajak teman-teman lainnya untuk bersatu melakukan perubahan.
Bersama-sama mereka membangun diri, mempersiapkan kebutuhan mereka, mempelajari banyak hal soal perubahan, membangun jaringan dengan pihak-pihak lain. Singkatnya tai, tanah, air dan senyawa lainnya bersatu dalam satu organisasi yang menyebut dirinya “kekuatan perubah dan pencipta dunia lain”.
Dunia lain pasti ada. Di dunia ini tidak hanya pupuk putih bersih buatan pabrik yang bisa berguna. Kita harus menciptakan dunia baru yang saling cocok. Demikian kira-kira semangat mereka untuk melakukan perubahan.
Waktu terus berjalan, Pak Arto Alit yang tak lain hanyalah pemilik sawah dengan uang yang sedikit tak mampu lagi membeli pupuk kimia yang harganya terus meninggi karena ditentukan oleh pabrik pembuatnya (dan seperti yang sudah lazim terjadi si pabrik pembuat pupuk adalah pengusaha yang tak mau berbagi teknologi, sering menyuap pejabat agar pupuknya laku dan sebagainya, intinya merekalah yang merusak negeri tai dan tanah).
Sambil duduk termenung, Pak Arto mencoba mengurai kegagalannya dalam bertani. Tanpa sengaja ratapan kesedihan tersebut telah membuatnya menjatuhkan tetesan air mata yang membuat tai dan tanah merasakan getaran Pak Arto Alit. Dan akhirnya, keduanya sepakat untuk terus menyatukan diri dalam organisasi kekuatan perubah.
Waktu demi waktu terus berjalan…..
Tai, tanah, air, tetesan air mata dan senyawa lainnya terus menguatkan diri dalam organisasinya. Semakin lama semakin banyak saja yang mau bergabung. Dan akhirnya, jadilah suatu kekuatan yang dapat memberi andil bagi secuil tanah yang dimiliki Pak Arto Alit. Singkat cerita, tanah di sawah Pak Arto Alit kembali menggembur. Hal itu membuat Pak Arto turut gembira dan kembali bersemangat untuk bertani. “Terima kasih tai dan tanah. Kalian telah menyadarkan aku bahwa persaudaraan antar sesama tersia-sia akan memberikan kebahagian untuk orang lain dan diri sendiri”, renung Pak Arto Alit.

Nb.: Maukah engkau jadi tai? Kalau tidak, tak apa. Tapi aku betul-betul ingin jadi tai.

* Sekarang ini, ia juga bekerja, berorganisasi dan berjuang di ornop Lembaga Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Dia bisa dihubungi di E-mail: baridprorev@yahoo.com atau Telp. 081510084940.

Mengge(g)erkan Kaukus 17

2006-05-19T15:20:00.000-07:00

Oleh Barid Hardiyanto*

Kaukus dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia berarti koalisi dari berbagai latar yang berbeda. Begitu juga dengan kelahiran Kaukus 17 yang sempat geger. Para anggota legislatif yang “potensial” pro rakyat ini terdiri dari anggota lintas fraksi yakni: PKB, PDI-P, Golkar, PAN, Partai Demokrat (bukan hanya PDI-P plus satu seperti yang diutarakan Sri Hono Wiharto, Ge(r)geran Kaukus 17 DPRD Banyumas, Suara Merdeka, 11/4/2006) yang sedang mengupayakan optimalisasi kinerjanya melalui peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui pembentukan kaukus legislatif pro rakyat.

Kaukus 17 dan Gerakan Sosial Baru
Sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah 132.758,56 Ha yang terbagi dalam 27 kecamatan, 300 desa dan 30 kelurahan, dimana sebagian besar terdiri dari hutan dan persawahan, Banyumas menjadi wilayah yang dianggap strategis untuk pengembangan sumberdaya, terutama dari kekayaan alamnya.
Sayangnya, kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Banyumas ternyata menuai problem karena tidak signifikan dengan kondisi sebagian besar petaninya yang mengalami kemiskinan. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah hutan telah dikuasai penuh oleh Perum Perhutani. Sebagian besar orang desa berubah menjadi buruh tani karena sebagian besar lahan sawah dikuasai orang kaya yang bukan warga Banyumas.
Sumber air terbesar yang terletak di desa Karangmangu telah dikuasai perusahan pengelola air minum milik pemerintah setempat serta beberapa perusahaan swasta. Rata-rata penduduk desa hanya memiliki 0,25 Ha lahan pertanian sebagai satu-satunya sumber hidup, sisanya terdesak menjadi buruh tani. Meski Banyumas terkenal dengan gula kelapanya dengan jumlah penderes yang cukup banyak, tetapi kondisi pasar sangat tidak kondusif dengan rantai perdagangan yang sangat panjang dan monopolistic. Ditambah lagi perhatian pemerintah yang sangat minim terhadap para penderes yang akhirnya mengalami kemiskinan.
Memang perkembangan kota Purwokerto semakin meluas, tetapi dampaknya justru mempersempit wilayah pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk Banyumas. Melihat kondisi ini, penduduk desa lebih banyak memilih menjadi buruh migran – Banyumas juga terkenal dengan stok buruh migrannya yang banyak- ketimbang harus terus-menerus mengurusi sector pertanian yang tidak menjanjikan, kalaupun buahnya adalah kasus kekerasan yang banyak menimpa mereka.
Bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut? Tidak sedikit program pembangunan yang dilempar pemerintah setempat, terutama ke wilayah pedesaan. Sebut saja IDT, PDM-DKE, PPK, subsidi BBM, JPS, pembangunan infrstruktur, rehabilitasi hutan dan lahan (hutan rakyat), penyaluran modal bagi usaha mikro, dana bergulir dan seterusnya.
Program-program tersebut sebagaimana “proyek pemerintah” lainnya hanya berjalan sekenanya. Proyek tersebut seperti tak berbekas –kecuali bekas fisik yang kadang terlihat sudah rusak- karena memang bukan berasal dari kebutuhan masyarakat sesungguhnya.
Hal itulah yang menjadi salah satu perhatian gerakan sosial di Banyumas. Mereka mengupayakan suatu gerakan yang partisipatoris dan berperspektif kerakyatan serta membuka jalan bagi alternatif lain: Another Banyumas is Possible. Gerakan tersebut bersebaran dalam berbagai macam sector dan isu baik yang digarap satu lembaga maupun jaringan. Beberapa diantaranya adalah: program kehutanan masyarakat dan lingkungan hidup (LPPSLH, Kompleet, KTH Argowilis, Setan Balong), Pertanian Berkelanjutan/reforma agrarian/kedaulatan pangan (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PPB, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri, jaringan reforma agraria), Pengembangan Usaha Kecil (LPPSLH, Gatra Mandiri), Perempuan (PKBH, BABAD, LPPSLH, PSW/Puslitwan, APPERMAS, Koalisi Perempuan), Anak –jalanan (Puslitwan, Biyung Emban), Miskin Kota (Forkomi, LSKAR), Pedagang Kaki Lima (LSKAR), tata ruang kota (LSKAR), pendidikan (Figurmas, FMN, KAMMI, IMM, IRM, HMI MPO, HMI DIPO, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan organisasi mahasiswa lokal- dan kelompok studi), Buruh (SBSI, SPSI), korupsi (FRMB), pembangunan partisipatif (Jaringan “Bengkel Kerja”), kemiskinan (LPPSLH, Gatra Mandiri), Keuangan Mikro (LPPSLH, Gatra Mandiri), pers/ media dan counter culture (AJI, PWI, Jaringan Media Alternatif, Youth Power, INRESS, kelompok budaya), isu-isu global (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri dan ormas mahasiswa), pemerintahan lokal (KAMMI, IMM dan jaringan NGO), Fair Trade (P3R LPPSLH). Tentu saja gerakan ini juga didorong oleh individu-individu yang juga mempunyai komitmen gerakan.
Sayangnya, gerakan tersebut belum terbukti mampu mengangkat masyarakat dari jurang ketertindasan. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis lain dengan melibatkan stakeholder lainnya, yakni pelaku gerakan yang ada di “jalur kekuasaan”. Dalam konteks teori gerakan sosial baru hal tersebut saat ini “sah” untuk dilakukan. Dengan telah dideklarasikannya kaukus legislatif yang menamakan dirinya Kaukus 17 pada tanggal 1 Mei 2006, jalan perubahan nampaknya semakin terang.
Beberapa anggota legislatif telah muncul di media massa maupun di ruang-ruang formal legislatif dengan agenda-agenda kerakyatan. Contoh paling nyata adalah anggota legislatif melakukan dengar pendapat dengan DPR-RI mereka mengusung agenda yang selama ini digelar oleh gerakan sosial seperti: realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, penolakan atas revisi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, perlunya perhatian terhadap buruh, perlunya layanan kesehatan yang murah, perlunya peninjaunan kembali program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Operasi Hutan Lestari yang dilakukan Perhutani, memperjuangkan nasib guru dan tenaga honorer, perlunya penataan ulang atas struktur agraria, perbaikan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipili (CPNS). Berbagai desakan di atas disambut salut oleh DPR-RI, bagi mereka baru kali ini dengar pendapat DPRD tidak menyangkut kepentingan mereka sendiri.
Jadi, kege(g)eran keberadaan Kaukus 17 memang perlu diteruskan. Fungsi gerakan sosial lainnya adalah terus melakukan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan Kaukus 17 agar tetap berada di rel yang tepat: berpihak pada kepentingan rakyat sebagaimana fitrah DPRD sebagai wakil rakyat..
Selamat datang Kaukus 17. Selamat berjuang dalam kancah pergerakan sosial berdimensi kerakyatan.

*Aktivis gerakan sosial di Banyumas dan pembelajar another Banyumas is Possible (www.anotherbanyumas.blogspot.com)

Peran Politik Gerakan Mahasiswa:

2006-05-11T07:42:00.000-07:00

Oleh Barid Hardiyanto*

Dalam konteks Indonesia, peran politik gerakan mahasiswa masih dianggap penting. Paling tidak “kegalauan” yang disampaikan Amien Rais menjadi pertanda hal itu. Meskipun demikian, sesungguhnya yang terjadi dalam diri gerakan mahasiswa tidak serisau yang dibayangkan oleh para tokoh. Dialektika internal maupun eksternal GM masih terus berlanjut.
Kran politik yang semakin terbuka di jaman rejim SBY-JK menuntut GM untuk turut pula menyesuaikan dengan kondisi jamannya. Bila M. Fadjroel Rahman (2001) mengatakan bahwa telah terjadi perubahan orientasi GM dari “gerakan moral” ke gerakan “politik nilai” nampaknya tesis yang terakhir ini pun sudah harus diperbaiki sesuai dengan konteks jaman yang telah berubah.
Menurut pengamatan dan dialektika penulis dengan pelaku GM, nampaknya orientasi GM sudah melangkah jauh dari tulisan Fadjroel Rahman di atas. Tanda-tanda perubahan tersebut mulai muncul dengan jelas paska turunnya rejim Megawati.
Di kampus, gejolak pergeseran orientasi tersebut ditandai dengan persaingan perebutan kekuasaan di wilayah parlemen (Badan Perwakilan Mahasiswa/BPM atau sejenisnya) maupun eksekutif kampus.(Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM atau nama lain) maupun di unit-unit kegiatan mahasiswa.
Bagi GM, ruang-ruang tersebut harus direbut karena melalui ruang itulah pergerakan masing-masing organisasi dapat memperoleh dukungan luas, kader yang handal dan mampu menancapkan ideologinya ke sanubari mahasiswa pada umumnya. Maka bukan hal yang mengherankan lagi, bila anda datang ke kampus menemukan propaganda politik dukungan calon. Hal yang dulu “tabu” dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan sekarang. Pasangan calon yang tampil dalam pemilihan presiden BEM, ketua majelis BPM maupun pemimpin UKM dengan jelas diusung oleh “partai GM” yang berada dalam “jalur ideologi” dan “politik aliran” yang senada.
Lantas, bagaimana dengan di luar kampus? GM pun memainkan peran politiknya. Bila pada Pemilu 2004, peran politik gerakan mahasiswa hanya sebagai “kader partai terselubung” maka tahun 2009 posisi aktivis gerakan mahasiswa akan secara terang-terangan muncul di muka publik dan dengan jelas mengkampanyekan pilihan ideologi dan kontestannya.

Perubahan Orientasi GM
Juni Thamrin (2001) mengatakan bahwa konfigurasi politik gerakan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, setting politik, ekonomi, sosial dan budaya pada aras internasional. Saat ini pendulum gerakan (khususnya di Amerika Latin) nampaknya condong ke kiri tengah. Gerakan politik kiri-tengah, menurut James Petras (2005), merupakan gerakan pragmatis kekuasaan yang mengambil jalur parlementarian. Dalam artian lain, gerakan ini menggunakan politik formal untuk memperjuangkan dan menyebarluaskan nilai-nilai yang didambakan.
Kemenangan para politisi kiri tengah ini nampaknya mengilhami aktivis gerakan –termasuk GM- untuk bermain pada aras ini. Sepengetahuan penulis sampai saat ini telah ada beberapa partai yang mempunyai kecenderungan ke arah ini, salah satu diantaranya adalah Partai Perserikatan Rakyat.
Di pendulum yang satu (kanan-progresif) juga menemukan konteks yang sama. Paling tidak kemenangan Islam Revolusioner Iran dan Hamas serta kegemilangan politik Ikhawanul Muslimin menjadi titik benderang bagi arahan politik kanan progresif. Dalam konteks Indonesia, terpilihnya Nur Mahmudi Ismail (PKS) menjadi bukti bahwa “selain yang konservatif, masih ada alternatif (kiri tengah maupun kanan progresif) yang menguasai bumi ini”.
Kedua, relasi kuasa dan komposisi yang bermain pada aras nasional dan regional. Saat ini kesempatan untuk saling menguasai ruang kuasa terbuka lebar bagi semua aktor baik kalangan pemerintah, swasta maupun gerakan pro demokrasi. Pemerintah memainkan kekuasaan lewat penciptaan image pro rakyat; hal ini ditunjukkan dengan “ditundanya” berbagai kebijakan populis (kenaikan BBM dan revisi UU 13.2003 tentang perburuhan) dan good governance. Sedangkan pihak swasta juga berupaya memainkan kartu “peduli rakyat” melalui program corporate social responsibility dan good corporate governance. Di lain sisi gerakan pro demokrasi juga menciptakan counter hegemoni melalui penciptaan democratic governance yang merupakan alternatif good governance dan Fair Trade sebagai lawan tanding good corporate governance serta pajak progresif sebagai alternatif dari Coorporate Social Responsibilty.
Ketiga, orientasi organisasi yang bersangkutan terutama visi dan misi. Di dalam gerakan pro demokrasi –termasuk GM- kontemporer, salah satu misinya adalah mengupayakan terbangunnya “blok politik” maupun melibatkan diri dalam jalur partai politik berbasis gerakan rakyat. GM sebagai salah satu sumbu politik gerakan juga melibatkan diri dalam blok politik maupun partai berbasis gerakan rakyat. Sudah lazim kiranya jika masa sekarang ini dalam setiap perhelatan partai maka GM menjadi salah satu peserta aktif bahkan turut memberikan dukungan kader untuk menjalankan titah partai.
Keempat, bentuk kebijakan negara terhadap pembangunan dalam konteks ini adalah akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber penghidupan (sumber daya alam, kualitas hidup manusia, sumber daya sosial, infrastruktur, sumber finansial dan pelayanan publik [Sach:2005]). Para penguasa negara saat ini sedang memilih untuk berada pada jalur yang menurut Revrisond Baswir sebagai neoliberalisme malu-malu. Pemanfaatan negara secara efektif oleh IMF yang diboncengi oleh perusahaan transnasional dilihat oleh gerakan demokrasi sebagai upaya melemahkan negara.
Oleh karenanya perlu dibangun satu alternatif gerakan untuk menjadikan negara kuat. Negara kuat dalam pandangan ini adalah negara yang menghormati, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya ketimbang membela mati-matian para pengusaha transnasional.
Pembacaan terbaru atas keempat faktor di ataslah yang kemudian menjadikan GM merubah orientasinya “Dari Gerakan Moral ke Politik Nilai Menuju Politik Kekuasaan”.

* Aktivis gerakan mahasiswa 1998. Saat ini fasilitator popular education diberbagai organisasi rakyat.

Ngakali PHBM Akal-akalan

2006-05-08T06:20:00.000-07:00

Oleh Barid Hardiyanto

Masyarakat praktis tak pernah mengalami kebebasan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri, termasuk dalam hal mengelola hutan. Menurut Rama Astraatmaja, pada zaman kerajaan, kekuasaan sudah mengatur tata-cara eksploitasi hutan, dan sedikitnya membatasi keleluasan warga untuk menikmati sumber daya alam di kampungnya sendiri. Kemudian bertubi-tubi datang sistem produksi hutan kolonial mulai Belanda sampai Jepang. Lalu sistem pengelolaan ala Indonesia merdeka sampai dibentuknya BPU Perhutani tahun 1966, diubah menjadi Perum Perhutani pada 1972, menjadi PT pada tahun 2001, dan kembali lagi menjadi perum menurut keputusan MA tahun 2002.
Program pendekatan kesejahteraan, seperti Malu (mantri–lurah), tumpangsari, perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan dan terakhir Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dikembangkan Perum Perhutani belum memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan petani hutan. Di tingkat pelaksanaannya, program tersebut banyak terbentur oleh problem dasar seperti: pertama, budaya abdi yang telah lama berkembang di masyarakat sekitar hutan sebagai dampak dari penerapan “kebijakan” pembodohan rakyat. Kedua, birokrasi feodalistik Perum Perhutani. Ketiga, parahnya korupsi di tubuh birokrasi Perum Perhutani, serta keempat, lemahnya kontrol masyarakat luas terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani.
Analisis petani hutan diberbagai daerah eks karisidenan Banyumas-Pekalongan menyimpulkan bahwa program-program peningkatan kesejahteraan petani hutan pada kenyataannya hanya merupakan alat bagi (perusahaan) Perhutani untuk mendapatkan buruh murah sekaligus media korupsi aparat negara. Misalnya, komunitas petani hutan di Banyumas menghitung bahwa kalau semua fasilitas program seperti bantuan bibit, uang pembuatan guludan, acir dan lubang tanaman serta subsidi pupuk sampai ke tangan petani, maka petani hanya memperoleh upah sebesar Rp 780,00 per hari yang dihitung dari hasil panen di lahan tumpangsari atau perhutanan sosial yang mereka garap. Upah tersebut menjadi lebih kecil, karena pada prakteknya fasilitas untuk petani tersebut berhenti di tangan aparat Perhutani. Disinilah praktik korupsi terjadi sekaligus eksploitasi terhadap petani hutan telah lama dilakukan .
Hal tersebut telah mendorong tumbuhnya kesadaran komunitas petani hutan untuk menuntut imbalan yang adil atas sumbangan mereka terhadap proses pembangunan kehutanan. Kesadaran ini terus berkembang ibarat gelombang pasang menghantam keras di setiap pertemuan petani hutan, baik ditingkat Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun pada forum petani hutan yang lebih tinggi.
Dari situlah petani hutan menentukan (salah satu) sikapnya dengan melakukan tindakan-tindakan implementatif di lapangan dengan jalan ngakali PHBM. Dengan kata lain, para petani tersebut melakukan tindakan yang dalam istilah James C. Scott di sebut dengan perlawanan hari demi hari (day to day resistance). Perlawanan ini adalah strategi yang dipilih petani untuk melawan struktur kekuasaan yang bebal dan mau menangnya sendiri.

Pengalaman Basis
Di berbagai daerah eks karisidenan Banyumas-Pekalongan banyak sekali petani hutan yang telah melakukan tindakan keseharian ngakali PHBM tersebut. Seperti yang terjadi di Desa K di Kabupaten Purbalingga (tidak penulis sebutkan daerahnya karena “takut” Perhutani akan langsung mengambil “tindakan”), para petani hutan di sana justru segera mengimplementasikan pengelolaan sumber daya hutan yang adil, demokratis dan lestari ketimbang mengikuti saran Perhutani untuk melaksanakan PHBM. Hal tersebut nampak dari dirubahnya pola tanam (jenis tanaman, jarak tanam) yang “murni” di susun Perhutani dengan implementasi inovatif ala petani hutan. Jika berdasarkan kelas perusahaan (baca: klaim Perhutani) lahan tersebut cocok untuk tanaman pokok Damar/Puspa maka masyarakat mengubahnya menjadi tanaman Albasia. Tentu saja teknik perlawanan model ngakali tidak meniadakan tanaman pokok Perhutani. Tanaman tersebut tetap ada, hanya saja dikurangi jumlahnya dan dirubah jarak tanamnya. Bila Perhutani menanam dengan jarak tanam awal 3x2 meter maka petani hutan merubahnya menjadi 6x9 meter. Itu baru salah satu contoh, di lapangan lain, para petani hutan juga melakukan serangkaian tindakan ngakali dengan “mematikan tanaman perlahan-lahan”, penebangan dan pencurian kayu, sabotase tanaman, perusakan tanaman muda, pembibrikan (penggerogotan) hutan untuk lahan pertanian, atau penggembalaan sapi di dalam hutan.
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, karena petani hutanlah yang menguasai hutan dan hidup dalam keseharian. Kedua, (berbeda dengan) pemerintah yang tak bisa seperti para petani yang 1 x 24 jam hidup disekitar hutan. Belum lagi jika ditambah watak aparat yang korup (baca: bekerja ala kadarnya, tukang catut dan lain-lain). Menbaca situasi tersebut, tak dapat dielakkan lagi perlunya perubahan cara pandang penguasa hutan terhadap rakyatnya. Ingat, Rakyatlah yang menguasai tempat tinggalnya. Jadi, baik-baiklah sama rakyat.

Catatan Ringkas Gerakan Perubahan Sosial Di Banyumas

2006-05-08T05:30:00.000-07:00

oleh Pusdokin LPPSLH

Sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah 132.758,56 Ha yang terbagi dalam 27 kecamatan, 300 desa dan 30 kelurahan, dimana sebagian besar terdiri dari hutan dan persawahan, Banyumas menjadi wilayah yang dianggap strategis untuk pengembangan sumberdaya, terutama dari kekayaan alamnya. Secara umum sebagian besar masyarakatnya memilih menjadi petani ketimbang pekerjaan lain meski sector itu hingga sekarang dinilai sulit berkembang dan kurang menjanjikan.

Sementara orang juga melihat bahwa Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten Banyumas memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota pelajar, mirip Yogyakarta. Indikasinya adalah terdapat Perguruan Tinggi yang cukup besar seperti Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Muhammadiyah. Sekarang ini lembaga pendidikan juga semakin menjamur, terutama yang memiliki spesifikasi jurusan mendukung masyarakatnya untuk segera memperoleh pekerjaan.

Sayangnya, kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Banyumas ternyata menuai problem karena tidak signifikan dengan kondisi sebagian besar petaninya yang mengalami kemiskinan. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah hutan telah dikuasai penuh oleh Perum Perhutani, sebagian besar orang desa berubah menjadi buruh tani karena sebagian besar lahan sawah dikuasai orang kaya yang bukan warga Banyumas. Sumber air terbesar yang terletak di desa Karangmangu telah dikuasai perusahan pengelola air minum milik pemerintah setempat serta beberapa perusahaan swasta. Rata-rata penduduk desa hanya memiliki 0,25 Ha lahan pertanian sebagai satu-satunya sumber hidup, sisanya terdesak menjadi buruh tani. Meski Banyumas terkenal dengan Gula Kelapanya dengan jumlah penderes yang cukup banyak, tetapi kondisi pasar sangat tidak kondusif dengan rantai perdagangan yang sangat panjang dan monopolistic. Ditambah lagi perhatian pemerintah yang sangat minim terhadap para penderes yang akhirnya mengalami kemiskinan. Memang perkembangan kota Purwokerto semakin meluas, tetapi dampaknya justru mempersempit wilayah pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk Banyumas. Melihat kondisi ini, penduduk desa lebih banyak memilih menjadi buruh migran – Banyumas juga terkenal dengan stok buruh migrannya yang banyak- ketimbang harus terus-menerus mengurusi sector pertanian yang tidak menjanjikan, kalaupun buahnya adalah kasus kekerasan yang banyak menimpa mereka.

Bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut ? Tidak sedikit program pembangunan yang dilempar pemerintah setempat, terutama ke wilayah pedesaan. Sebut saja IDT, PDM-DKE, PPK, subsidi BBM, JPS, pembangunan infrstruktur, rehabilitasi hutan dan lahan (hutan rakyat), penyaluran modal bagi usaha mikro, dana bergulir dan seterusnya. Program-program tersebut sebagaimana “proyek pemerintah” lainnya hanya berjalan sekenanya. Proyek tersebut seperti tak berbekas –kecuali bekas fisik yang kadang terlihat sudah rusak- karena memang bukan berasal dari kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

Hal itulah yang menjadi salah satu perhatian gerakan sosial di Banyumas. Mereka mengupayakan suatu gerakan yang bersifat bottom up sekaligus berperspektif kerakyatan dan membuka jalan bagi alternatif lain. Gerakan tersebut bersebaran dalam berbagai macam sector dan isu baik yang digarap satu lembaga maupun jaringan. Beberapa diantaranya adalah: program kehutanan masyarakat dan lingkungan hidup (LPPSLH, Kompleet, KTH Argowilis, Setan Balong), Pertanian Berkelanjutan/reforma agrarian/kedaulatan pangan (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PPB, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri, jaringan reforma agraria), Pengembangan Usaha Kecil (LPPSLH, Gatra Mandiri), Perempuan (PKBH, BABAD, LPPSLH, PSW/Puslitwan, APPERMAS, Koalisi Perempuan), Anak –jalanan (Puslitwan, Biyung Emban), Miskin Kota (Forkomi, LSKAR), Pedagang Kaki Lima (LSKAR), tata ruang kota (LSKAR), pendidikan (Figurmas, ormas mahasiswa –FMN, KAMMI, IMM, IRM, HMI MPO, HMI DIPO, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan organisasi mahasiswa lokal- dan kelompok studi), Buruh (SBSI, SPSI), korupsi (FRMB), pembangunan partisipatif (Jaringan “Bengkel Kerja”), kemiskinan (LPPSLH, Gatra Mandiri), Keuangan Mikro (LPPSLH, Gatra Mandiri), pers/ media dan counter culture (AJI, PWI, Jaringan Media Alternatif, Youth Power, INRESS, kelompok budaya), isu-isu global (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri dan ormas mahasiswa), pemerintahan lokal (KAMMI, IMM dan jaringan NGO), Fair Trade (P3R LPPSLH). Tentu saja gerakan ini juga didorong oleh individu-individu yang juga mempunyai komitmen gerakan.

Sayangnya, gerakan tersebut belum terbukti mampu mengangkat masyarakat dari jurang ketertindasan. Pemberdayaan, pendidikan, pelatihan dan berbagai macam fasilitasi lainnya memang telah dilakukan hanya saja “belum ada bukti kongkret” bahwa rakyat telah berdaya. Upaya telah dilakukan dengan membangun diskusi lintas isu-sektoral untuk mencoba “memenuhi semua kebutuhan fasilitasi rakyat” baik dengan membangun jaringan antar sector/isu maupun jaringan “isu general”. Dan seperti lazimnya, jaringan tersebut seringkali berhenti ditengah jalan, tidak lagi jalan (karena proyeknya habis), sulit dipertemukan. Justru yang sering muncul kemudian adalah problem-problem ditingkat gerakan. Menurut hasil pertemuan jarngan reforma agrarian pada tanggal 29-30 september 2005 yang lalu ada berbagai macam masalah gerakan di Banyumas; beberapa diantaranya adalah:
gerakan yang tidak solid dan kompak
belum adanya dukungan dan saling pengerian antar kelompok
belum mandiri
kampanye yang lemah
belum adanya arah gerak bersama
lemahnya kemampuan/kapasitas dalam berhadapan dengan Negara dan pemodal
Tentu saja, problem di atas tidak akan dibiarkan? Ia harus diselesaikan! Dan untuk itulah perlu proses pembelajaran yang terus berlanjut.